ADD Rentan dikorupsi , Dinas Terkait Beri Pembekalan Wawasan Kebangsaan


Terpisah, Dandim 0427/Way Kanan, Letkol Inf Charluly Rudi Jatmiko yang memberikan wawasan kebangsaan (Wasbang) kepada calon para kepala kampung terpilih tahun 2023 se Kabupaten Way Kanan di gedung serbaguna Pemkab Way Kanan menyatakan Wawasan kebangsaan adalah cara pandang suatu bangsa tentang dirinya, tanah airnya, sejarahnya dan cita-citanya.


“Wawasan Kebangsaan Indonesia adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang bangsa Indonesia, tanah air Indonesia, sejarah Indonesia dan cita-cita Indonesia, Bangsa Indonesia memilik keanekaragaman budaya, suku dan agama yang diikat menjadi satu dalam kebinekaan tunggal ika, dan karenanya persatuan dan kesatuan di tengah kehidupan berbangsa serta bernegara merupakan modal dasar pembangunan,” tegas Dandim 0427 Way Kanan, Letkol Inf Charluly Rudi Jatmiko

Baca Juga  Atlet PBFI Way kanan curi Medali di Walikota Metro CUP


“Sebagai kepala kampung tentunya harus bisa menjadikan jabatan yang diemban sebagai modal dasar dalam memajukan dan menyejahterakan masyarakat di Kampung/ Desa tanpa pandang bulu memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga,”Imbuh Dandim 0427 Way Kanan.
Diterangkan, pasac adanya pelaksanaan pembangunan yang dilakukan didesa melalui Dana Desa, Jabatan Kepala Kampung menjadi primadona berbagai Kalangan, dan akan berupaya dengan cara apapun untuk meraih jabatan kepala Kampung, dan itulah yang juga diduga menjadi salah satu penyebab banyaknya Kepala Kampung yang terseret dengan permaslahan hukum dan bahkan ada yang dipenjara.

Baca Juga  Polisi Amankan Dua Pemuda Diduga Miliki Narkotika Jenis Extacy dan Shabu di Buay Bahuga


“Sebagai masyarakat saya sangat mendukung upaya Pemkab Way kanan memberikan pembekalan pada para Kepala Kampung terpilih, dengan demikian saat dilantik nanti mereka benar benar sudah tahu mana tugas dan mana kewajiban mereka, dan tidak terjerat hukum , satu lagi permintaan saya agar Aparat Penegak hukum juga tidak tebang pilih dalam penegakan hukum bagi Kakam yang terlbelit pemasalahan, walaupun setahu saya antara APH dan Kakam sudah ada Mou, tentang oengawasan pelaksanaan Dana desa dan berbagai penyaluran bantuan pemerintah lainnya, dimana Mou itulah yang saya pikir menjadi penyebab adanya tebang pilih dalam penegakan hukum di Way Kanan ini,” ujar Sahdan S.Pdi Anggota Komisi I DPRD Way kanan. RWK