Selain itu, Komnas HAM mendorong Kapolda Papua dan Pangdam XVII Cenderawasih untuk menciptakan situasi yang kondusif di tengah masyarakat Papua yang sedang kehilangan sosok Pemimpinnya. Memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat dengan menggunakan bantuan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama Papua, agar masyarakt dapat mengerti dengan keadaan yang sedang terjadi saat ini, dan mau bekerja sama secara koorperatif guna menciptakan lingkungan yang kondusif, serta bebas dari kekerasan.
“Kami mengecam tindakan perusakan fasilitas umum dalam aksi kerusuhan, termasuk gedung sekolah, dan kantor-kantor pemerintahan” tegas Atnike.
Hingga saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memeriksa 76 saksi dalam penyelidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam proyek pembangunan infrastruktur di Papua yang menjerat Gubernur Papua, Lukas Enembe.
Tim penyidik KPK juga telah menggeledah di beberapa daerah, di antaranya Jakarta, Sukabumi, Tangerang, Bogor, Papua, dan Batam. Pemeriksaan saks, maupun kegiatan penggeledahan dilakukan dalam rangka menulusuri aliran dana dugaan suap yang diterima dan juga sejumlah aset tersangka Lukas Enembe.
KPK juga telah menetapkan Lukas Enembe (Gubernur Papua), beserta Direktu PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka sebagai tersangka dalam kasus korupsi ini. Tersangka Rijatono Lakka diduga memberikan sejumlah uang kepada Lukas Enembe dengan jumlah sekitar Rp. 1 milliar setelah terpilih sebagai pihak yang mengerjakan tiga proyek pembangunan infrastruktur di Pemprov Papua.
Berita ini juga telah tayang di Disway.id dengan Judul “Tingkat Kekerasan di Papua Meningkat, Penangkapan Lukas Enembe Jadi Faktornya? link https://disway.id/read/678560/tingkat-kekerasan-di-papua-meningkat-penangkapan-lukas-enembe-jadi-faktornya
