[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Berita Suara”]
Blambangan Umpu RWK, – Tingkat kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Way Kanan cukup rendah. Hal itu terbukti saat Bupati menggelar Sidak kemarin banyak ruangan kosong saat jam kerja berlangsung, hal itu membuat Mantan Ketua DPRD Way kanan yang memang dikenal sangat disiplin tersebut murka dan meminta Sekretaris Daerah Way kanan untuk menindak lanjutinya.-Orang nomor satu di Kabupaten Way Kanan ini menemukan ruangan di beberapa Dinas Kepala Dinasnya tidak ada ditempat, bahkan Ruangan Kepala Bagian Setdakab satu orangpun tidak ada dengan alasan Dinas Luar (DL) dan lainnya. Bahkan yang lebih miris lagi, Adipati hanya mendapati dua orang sampai tiga orang Di Dinas, itupun hanya tenaga Honorer.
“Jadi Soal DL (Dinas Luar Red) ini peringatan terakhir saya kepada bapak ibu, kalaupun DL keluar daerah itu harus lapor Bupati dan yang menandatangani minimal sekda. Kalau bapak ibu mau DL apa susahnya bapak ibu lapor pada Bupati nggak bisa telepon, WA. kalau bapak ibu tidak mau lapor ke bupati berarti bapak ibu itu DL nya tidak benar, ini masih banyak yang Dl nya saya tidak tahu itu yang pertama,” Ujar Adipati.
Yang kedua, “kemarin saya berkeliling ke beberapa Dinas dan ke beberapa Bagian banyak Dinas itu Kepala Dinasnya nggak hadir yang miris bagi saya adalah absensi, absensi nya sudah tidak pakai sidik jari (Pinjerprin) namun sudah memakai manual. diperparah lagi dengan tidak ada yang tanda tangan, dan saya anggap yang tidak tanda tangan tidak hadir. saya minta kepada Sekda agar bisa menertibkan kembali, Ini fingerprint gak jalan semua, kalau begini caranya rusak kita.” Tegas Orang nomor satu di Kabupaten Way Kanan.
Masih menurut Bupati yang ia tidak habis pikir adalah dalam sidaknya ia hanya menemukan hanya diisi satu orang kemarin, dan satu orang itu pun tenaga honorer. Bahkan yang lebih parah lagi bagian setdakab itu satu orang pun tidak ada dengan alasan bermacam-macam.
“ Alasana mereka Work Form Home, ( WFH ), WFH si WFH tapi tidak gitu-gitu juga mungkin, jadi saya pikir nggak perlu lagi WFH pak Sekda, karena WFH itu hanya jadi alasan mereka untuk tidak bekerja dengan benar, toh mereka tidak WFH mereka jalan-jalan juga, DL kemana-mana, ada yang main ke Baturaja main ke Bandar Lampung, kita takut penyebaran covid 19 tapi mereka justru berkeliling ke mana-mana malah berpotensi membawa virus, Cukup terapkan saja di kantor itu prokesnya 5 M, dengan prosesnya dijalankan sudah cukup. Jadi ini buat perhatian untuk semua” tandas Adipati.
Terpisah Baharuzaman SH, Ketum EMPPATI memberikan dukungan penuh pada Bupati Way kanan yang memberikan teguran keras atas banyaknya pejabatnya yang malas, dan bahkan semestinya dapat memberikan sangsi bagi pejabat yang meninggalkan kantornya tanpa keterangan yang jelas, Fenomena ini sebenarynya sudah lama, banyak pejabat yang tidak ada di kantor, dengan berbagai alasan, akan tetapi karena mungkin korupsi waktu ini sudah berjamaah maka, semua diam dan hanya Romi Ferizal yang mendapatkan sangsi penurunan jabatan, sedangkan yang lain tidak jadi wajar kalau Romi Ferizal melakukan protes, dan sekarang Bupati menemukan langsung, apa yang disampaikan oleh Romi, kita lihat apa hasilnya nanti,” ujar Baharuzaman, SH.
Terpisah Stdakab Way kanan, Hi. Saipul S.Sos, M,IP, selaku Ankum tertinggi PNS di Way Kanan, hanya menyatakan suatau kewajaran bila Pimpinan ( Bupati red ), melakukan koreksi dan pengawasan kepada bawahan, karena tujuannya untuk meningkatkan kinerja.
“Saya pikir wajar jika pimpinan punya koreksi dan pengawasan kepaada bawahan tujuannya untuk meningkatkan kinerja,” tegas Hi,Saipul S,Sos. M.IP.RWK I /HERBA
