[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Berita Suara”]
RADARWAYKANAN.COM, – Ratusan awak media yang tergabung dari belasan organisasi profesi kewartawanan turun ke jalan (demonstrasi) menuntut haknya yang tidak dibayarkan, Kamis, 13 Oktober 2022.
Berdasarkan pantauan di lapangan, aksi demonstrasi wartawan menuntut haknya itu dilakukan mulai dari Halaman Kantor Bupati, melintasi Jalan Jendral Sudirman, Tugu Payan Mas, Jalan Soekarno Hatta, Gedung DPRD, lalu menuju Jalan Alamsyah RPN, Kantor Kejari, dan berakhir di Mapolres Lampura setempat.
Dengan pengawalan ketat pihak keamanan (TNI-Polri), mereka menyampaikan aspirasinya yang berlangsung damai sampai selesai dan finish terakhir di Mapolres Lampura.
Setelah melalui mekanisme dan aturan diisyaratkan, mereka merasa pada akhir tetap saja kekecewaan didapat.
Adanya realisasi besar tak diimbangi dengan pemenuhan hak perusahaan berupa pembayaran koran cetak, online, dan elektronik.
“Tuntutan kami itu hak dibayarkan semua tanpa tebang pilih. Sebab apa? Awak medialah yang paling dirugikan dalam kejadian ini. Selain harus mempertanggung jawabkan pada perusahaan juga kelangsungan menekuni di bidangnya,” ujar Koorlap Aksi, Defriwansyah.
Di mana, menurutnya awak media merasa sangat dirugikan dalam melaksanakan profesi sebagai pilar keempat kebangsaan di sana Seperti dikutip dari Radarlampung
Sebab, dari beberapa awak media itu menurutnya sampai ada yang diberi surat peringatan menuju pemecatan akibat telah melaksanakan tanggung jawab kerja sama namun tak juga dibayarkan.
Alhasil, mereka menuntut kejelasan dalam proses mekanisme pembayaran yang ada di sekretariat wakil rakyat terhormat yang duduk di gedung DPRD Lampura.
Namun disayangkan, keduanya baik itu eksekutif seperti Bupati, Wakil Bupati, para asisten, dan Kadis Kominfo enggan menemui wartawan.
Hal sama terjadi di gedung DPRD Lampura, tidak satupun anggota DPRD setempat yang bersedia menemui awak media.
“Itu yang kami cukup sesalkan, kenapa tidak ada yang menemui kami, baik di Kantor Pemkab Lampura, maupun di DPRD Lampura. Ini semua ada apa?,” ungkap Antoni, peserta unjuk rasa lainnya.
Dengan adanya indikasi penyelewengan serta tidak tertibnya mekanis pembayaran kerja sama, baik advetorial, koran, online, dan media elektronik, menurut Antoni pihaknya juga turut melaporkan kepada aparat penegak hukum (Kejari/Mapolres) agar bisa ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.
Langkah itu dilakukan guna melihat indikasi yang dilakukan oleh pegawai di sekretariat dewan, sebab mereka berasumsi ada pihak-pihak (oknum) mencari keuntungan sendiri.
“Seperti satu kasus misalnya, kami telah meng-SPJ-kan, seperti tanda tangan kwitansi dan BKP sebagai bukti pembayaran itu tak ada realisasi. Benar ada beberapa saja dibayarkan, tapi itu tidak semua. Padahal anggaran besar, yang bernilai fantastis sampai Rp2,1 miliar,” tegas Sekretaris DPC PWRI Lampura itu.
“Kami tadi minta kepada APH untuk mengusut tuntas. Sebab, banyak di antara rekan-rekan sejawat tidak dibayarkan haknya. Bahkan ada informasi adanya perusahaan media yang diadakan oleh oknum pegawai,” keluhnya.
Sementara itu, hasil penulusuran di lapangan, pencairan terakhir pada Kamis 6 Oktober 2022 terdapat pencairan sekitar Rp 900 juta. Namun, tidak tahu rimbanya. Sebab, media belum juga dibayarkan.
“Dengan dalih untuk membayar hutang para media, oknum sekretariat DPRD Lampura mencairkan anggaran tersebut. Sayangnya, hingga saat ini tidak juga dibayarkan,” sesalnya.
Hal itu, kata dia, menunjukan tidak profesionalnya kinerja para pemangku kebijakan di kabupaten berjuluk Bumi Ragam Tunas Lampung tersebut.
Sementara, Kabag Ops Kompol Arjon ketika menerima perwakilan media di Mapolres Lampura mengaku akan mengawal aspirasi yang dibawa oleh awak media di Lampura.
Ia juga mengatakan telah melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait mengenai pembayaran media yang ada di Sekertariat DPRD Lampura tersebut.
Terpisah, Sekertaris DPRD Lampura Ahmad Alamsyah ketika dihubungi wartawan melalui ponsel genggam, nomor yang dituju dalam keadaan tidak aktif. (*)
Berita ini juga telah tayang di Radarlampung.disway.id dengan Judul “ kerjasama-tidak-dibayar-ratusan-awak-media-di-lampura-gelar-aksi-hingga-melapor-ke-polisi” https://radarlampung.disway.id/read/656351/kerjasama-tidak-dibayar-ratusan-awak-media-di-lampura-gelar-aksi-hingga-melapor-ke-polisi