[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Berita Suara”]
Blambangan Umpu,- Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga kurang mampu yang terdapat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).Dikutif dari instagram kemensosri. PKH merupakan salah satu bantuan yang memiliki tujuan guna mendorong penurunan angka kemiskinan di Indonesia, oleh sebab itu Mentri Sosial, Risma dengan tegas terus mendorong agar pencairan PKH segera tuntas.
Akan tetapi, entah apa yang menjadi kendalanya, kerapkali beberapa KPM PKH selalu mengeluhkan bahwa saldo kosong, bahkan tidak tanggung-tanggung ada yang hampir menginjak satu tahun.
Hal tersebut dirasakan Suryani (28) KPM PKH Kampung Bengkulu Jaya, Kecamatan Gunung Labuhan, Waykanan terkadang ia merasa malu karena kerap kali mengecek ATM nya yang selalu kosong melompong.
“Jujur saja, saya terkadang merasa malu, ketika mengecek di salah satu ATM Link bersama kawan-kawan KPM lainnya kerap kali mengalami saldo kosong. Dan perihal ini bukan saya tidak mengadu kepada pendamping PKH setempat, namun berkali-kali dengan hasil yang masih nihil, ” keluh Suryani.
Dikatakan Suryani (28) selama selama ia memegang Kartu PKH itu, baru satu kali mencairkan dana bantuan tersebut, tepatnya tahun 2021.Namun sampai tahun 2022 ini saldonya masih kosong.
” Kami memang benar-benar sangat menantikan Bantuan tersebut, kalau berbicara kelayakan silahkan datang saja kerumah kalau butuh pembuktian. Kami berusaha mengecek data penerima PKH di https://cekbansos.kemensos.go.id/ dan terbukti nama saya ada disitu, lalu apalagi yang menjadi kendalanya, kalau mau dijelaskan alur dengan bahasa akadamik kami ini orang bodoh tidak sekolah jadi tidak terlalu faham alur-alur yang dijelaskan pendamping PKH ketika ditanya perihal tersebut, hanya yang kami butuhkan kapan dana itu di salery dan kami terima. Itu gunanya adanya pendamping, kalian itu wakil kami bukan banyak dalih dan statemen, “ujar Suryani.
Dalam pada itu, saat dikonfirmasi Wartawan Koran ini. Pebri, S.H.,M.H selaku Koordinator Kabupaten(Korkab) PKH menyatakan, data tersebut memang pada Tahun 2021 setelah divalidasi telah menerima PKH. Namun sewaktu itu adanya pemadanan NIK dengan Dukcapil, pasca inilah banyak KPM PKH yang mengalami hal yang serupa dengan saldo kosong, bukan hanya satu dua orang saja namun banyak.
“Ini kendalanya setelah validasi tahun 2021, tahap awal dananya masuk sudah di sampaikan pendamping disetiap kampung. Namun setelah adanya pemadanan NIK banyak KPM yang mengeluh saldo kosong, “jelas Pebri.
Ditanyakan bagaimana solusi terkait hal ini, Pebri menjelaskan pihaknya telah melakukan pemadanan antara Dukcapil dengan Dinsos.
“Padan Dukcapil dengan Dinsos sewaktu itu pernah dilakukan belum ada informasi lebih lanjut, keluhan seperti ini tidak terjadi satu dua orang saja namun cukup banyak, ” pungkas Pebri. RWK.
