BLAMBANGAN UMPU (RWK) — Kekosongan kursi Wakil Bupati Way Kanan seharusnya dijawab dengan menghadirkan sosok yang mampu bekerja, mengambil keputusan, dan menjadi mitra strategis Bupati. Bukan sekadar mengisi kursi yang kosong.
Namun, dinamika proses pemilihan justru memunculkan kegelisahan.
Seorang pemerhati kebijakan Way Kanan yang meminta namanya tidak disebutkan menilai muncul kesan salah satu calon lebih dominan, sementara calon lainnya justru terlihat seperti hanya ditempatkan sebagai pendamping.
“Way Kanan tidak membutuhkan wakil bupati yang hanya menjadi pendamping secara politik. Apalagi kalau sampai muncul kesan hanya sebagai pelengkap atau boneka,” ujarnya.
Menurut dia, dugaan keberpihakan terhadap salah satu calon juga perlu menjadi perhatian. Sebab, sekalipun baru sebatas persepsi, kesan tersebut berpotensi merusak kepercayaan terhadap proses pemilihan.
“Kalau dari prosesnya saja sudah ada calon yang merasa dirinya hanya mendampingi calon lain, publik tentu bertanya-tanya. Apa sebenarnya yang sedang dipilih?” katanya.
Ia menegaskan, Wakil Bupati bukan jabatan simbolik. Setelah terpilih, wakil kepala daerah harus mampu menjalankan fungsi pemerintahan, berkoordinasi dengan perangkat daerah, mengawal kebijakan, sekaligus menjadi mitra Bupati ketika menghadapi persoalan daerah.
“Jangan sampai setelah kursinya terisi, Way Kanan justru mendapatkan wakil yang tidak punya ruang untuk berpikir dan bekerja secara mandiri,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta DPRD dan seluruh pihak yang terlibat memastikan kedua calon memperoleh perlakuan yang setara. Visi, gagasan, rekam jejak dan kemampuan keduanya harus diuji secara terbuka.
“Kalau memang sama-sama calon Wakil Bupati, perlakukan sebagai calon Wakil Bupati. Jangan ada yang diperlakukan sebagai calon utama dan yang lain sekadar pendamping,” tegasnya.
Menurutnya, Way Kanan saat ini membutuhkan kepemimpinan yang efektif, bukan sekadar kelengkapan struktur pemerintahan.
“Jangan hanya berpikir bagaimana kursi Wakil Bupati segera terisi. Pertanyaannya harus lebih jauh: siapa yang akan duduk di kursi itu, dan apakah dia benar-benar akan bekerja untuk Way Kanan?”
Ia pun mengingatkan, jangan sampai proses yang seharusnya menjadi momentum memperkuat pemerintahan justru melahirkan persoalan baru.
“Way Kanan tidak butuh Wakil Bupati boneka. Way Kanan membutuhkan wakil yang bisa berdiri, berpikir dan bekerja,” pungkasnya. (RWK/AT)
