[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Berita Suara”]
Negara Batin(RWK), – Masyarakat Kampung Sari Jaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan meminta pihak berkompenten menyelidiki dugaan manipulasi data yang diduga dilakukan oleh pengurus Gapoktan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.
Demi mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi dari pemerintah melalui kementerian pertanian. Oknum Ketua Gapoktan desa Sari Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan. Tega mencatut nama warga dan memanipulasi jumlah luas area sawah garapan milik penerima bantuan tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
Lebih miris lagi setelah pupuk itu didapatkan, pemilik KTP yang diajukan juga tidak mendapatkan pupuk karena pupuk tesebut dijual kepada orang luar Kelompok tani dengan harga lebih tinggi dari yang seharusnya ( HET red ).
Hal tersebut diungkap oleh Andriansyah (32) salah satu nama yang tercatut didalam kelompok tersebut. dirinya mengaku baru mengetahui bila namanya dimasukan sebagai anggota dari kelompok tani (Poktan) Setia Makmur. Dan, namanya ada dalam daftar penerima bantuan pupuk bersubsidi.
“Saya tidak mengetahui nama dan KTP dan nama saya kapan mereka menggunakannya saya tidak tahu, saya juga belum pernah tergabung dalam kelompok tani apapun,” imbuhnya.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa, Ia menuturkan bahwa diduga pupuk bersubsidi tersebut dijual kembali dengan harga yang tidak sesuai dengan peraturan, Urea yang seharusnya dihargai Rp. 130.000 menjadi Rp. 140.000. Sedangkan pupuk Phonska yang seharusnya Rp. 170.000 menjadi Rp. 190.000.
Sementara itu, Supre mantan ketua Kelompok tani Setia Makmur menerangkan, sebelum persoalan ini muncul ke permukaan, dirinya telah mengundurkan diri. Sebagai ketua, Ia menjelaskan dirinya tidak mengetahui terkait masalah input nama Data Nama dan Nomor KTP kelompok tani pada kepengurusannya. Ia berdalih bahwa penginputan nama tersebut dilakukan oleh IW selaku ketua Gapoktan.
“Ia saya dulu sebagai ketua tetapi sudah mengundurkan diri. Terkait masalah Data anggota kelompok pada masa saya, saya tidak mengetahuinya dengan jelas. Karena data tersebut yang menginput IW, yang menjalankan kelompok tani disini bukan saya, jadi saya tidak seberapa faham,” ujarnya.
Supre menuturkan bahwa Data yang terdapat di dalam RKPD saat ini adalah data dari 6 Tahun yang lalu, menurut Supre data tersebut telah dilakukan pembaharuan. Tetapi dirinya mengaku heran ketika akan dilakukan pembagian pupuk Data 6 Tahun yang lalu tersebut yang selalu muncul. Sedangkan Data nama Anggota yang baru tidak ada dalam RKPD.
“Setelah dilakukan pembaharuan RKPD kok yang keluar namanya yang itu-itu lagi, jadi yang anggota baru ini kecewa. Karena namanya tidak keluar sebagai penerima, didalam data itu juga sebenarnya ada nama-nama yang sudah ga ada orangnya disini,” ujarnya.
Disinggung wartawan soal dirinya mundur dari jabatan. Ia mengaku tidak sejalan lagi dan beda pendapat yang mengakibatkan Ia tersinggung sampai mengundurkan diri
“Terjadi kesalahfahaman antara saya dan pak IW yang menyebabkan saya mengundurkan diri,” kata Supre.
Terpisah, Samsul selaku ketua kelompok tani Setia Makmur saat ini, mengatakan dirinya tidak mengetahui jelas mengapa data yang telah Ia perbaharui untuk menerima bantuan pupuk bersubsidi, tidak keluar sebagai penerima bantuan pupuk tersebut.
“Saya tidak mengetahui kenapa anggota kelompok tani Setia Makmur yang saat ini, namanya tidak keluar sebagai penerima bantuan. Malah yang keluar di RDKK bukan nama kelompok saat ini, jadi sekarang banyak anggota saya yang kecewa menanggapi hal tersebut,” imbuhnya.
Disisi lain, IW oknum yang diduga melakukan manipulasi data penerima bantuan pupuk bersubsidi tersebut tidak membenarkan bahwa dirinya yang telah melakukan hal tersebut. Data baik berupa Nama dan KTP tersebut Ia dapatkan dari Ketua kelompok masing-masing.
“Masalah KTP itu sesuai dengan data yang ada di anggota kelompok masing-masing, pada saat saya diskusikan masalah penebusan pupuk kepada para ketua kelompok, karena daerah sini minus (dana). Saya inisiatif untuk menebusnya, dan ketua-ketua yang disitu diminta untuk menyetorkan KTP Anggotanya, jadi masalah KTP itu tidak ada yang manipulasi dan paksaan, jika terjadi seperti itukan berarti saya nyuri,” pungkasnya.(RWK-W/DM)
