BLAMBANGAN UMPU (RWK) – Di tengah keterbatasan anggaran pembangunan, Pemerintah Kabupaten Way Kanan bersama TNI menyiapkan strategi agar pembangunan di tingkat kampung tetap berjalan. Salah satunya melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 Kodim 0427/Way Kanan.
Persiapan program tersebut dibahas dalam rapat lintas jajaran di Ruang Rapat Utama Pemkab Way Kanan, Kamis (8/10).
Mewakili Bupati Way Kanan Ayu Asalasiyah, Sekretaris Daerah Way Kanan Machiavelli Herman Tarmizi memimpin jalannya rapat. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, TNI, perangkat daerah hingga pemerintahan kampung.
Menurut Machiavelli, TMMD menjadi salah satu upaya untuk memaksimalkan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Di tengah keterbatasan anggaran, kita harus memaksimalkan berbagai peluang pembangunan. Salah satunya melalui TMMD,” ujarnya.
Untuk TMMD tahun ini, wilayah Gunung Sangkaran menjadi salah satu sasaran pembangunan. Pembukaan kegiatan dijadwalkan pada 13 Oktober 2026.
Program yang disiapkan tidak hanya menyasar pembangunan fisik. Sejumlah kegiatan sosial juga akan digelar, mulai dari pembagian sembako, sunatan massal, penyuluhan hingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Dandim 0427/Way Kanan Letkol Arm. Sigit Windarto mengatakan, sejumlah pekerjaan bahkan telah mulai dilakukan. Salah satunya pembukaan akses jalan yang sebelumnya masih berupa kawasan hutan.
“Sebulan lalu masih hutan, sekarang sudah mulai terbuka menjadi jalan,” kata Sigit.
Selain jalan, program fisik yang disiapkan mencakup pembangunan rumah, lima titik sumur bor dan pembangunan masjid. Seluruh pekerjaan, kata dia, akan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
Sigit berharap seluruh pihak dapat ikut memaksimalkan program tersebut agar manfaat TMMD tidak berhenti pada pembangunan fisik semata.
“Sinergi dan kerja sama sangat diperlukan. Kita ingin program ini benar-benar memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat,” ujarnya.
TMMD pun diharapkan menjadi ruang kolaborasi antara TNI dan pemerintah daerah untuk menjangkau kebutuhan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. (RWK/AT)
