BLAMBANGAN UMPU (RWK) – Pemerintah Kabupaten Way Kanan kembali menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema “Strategi Penanggulangan Kemiskinan melalui Kolaborasi dan Integrasi Pembangunan dalam rangka Pemenuhan SPM pada APBD”, di Ruang Buway Pemuka Pengiran Tuha, Kamis (8/10).
Forum tersebut mempertemukan pemerintah pusat, Pemprov Lampung, BPK RI, serta jajaran Pemkab Way Kanan untuk membahas satu persoalan utama yaitu, bagaimana APBD yang terbatas bisa lebih efektif menekan kemiskinan sekaligus memenuhi pelayanan dasar masyarakat.
FGD menghadirkan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Rikie, Kepala Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Lampung Nurul Fajri secara virtual, Pemeriksa Madya BPK RI Perwakilan Lampung Cosmas Andri Frans Katri Anggita, serta Dr. Muhammad Abadi.
Mewakili Bupati Way Kanan, Ayu Asalasiyah, Sekretaris Daerah Way Kanan Machiavelli Herman Tarmizi memimpin langsung forum tersebut. Ia menegaskan, kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang tidak cukup ditangani dengan program sektoral yang berjalan sendiri-sendiri.
Menurutnya, Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus menjadi instrumen penting untuk memastikan hak dasar masyarakat terpenuhi, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketenteraman dan perlindungan masyarakat hingga pelayanan sosial.
“Dalam kondisi fiskal yang terbatas, setiap rupiah APBD harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Machiavelli.
Karena itu, ia mendorong penajaman prioritas, integrasi program, sinkronisasi data dan perencanaan, serta penganggaran yang benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat.
Machiavelli berharap FGD tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi menghasilkan langkah konkret dalam menyusun APBD berbasis data dan SPM.
“Anggaran bukan sekadar angka, tetapi instrumen untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas,” ujarnya.
Kegiatan turut dihadiri Kepala BPKAD Way Kanan Septa Muktamar serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Pemkab berharap kolaborasi lintas kewenangan tersebut dapat memperkuat perencanaan dan penganggaran sekaligus mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan di Way Kanan. (RWK/AT)
