KAKAM BUKIT BATU DI DUGA LANGGAR PERMENDAGRI N0 18 TAHUN 2018

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Berita Suara”]

Kasui-RWK, – Pemerintah kampung Bukit Batu kian memanas, hal ini diduga kepala kampung Bukit Batu (Parianto red) mengambil tindakan sepihak dan pemberhentian secara semena-mena.

Dimana hal ini diduga kuat, Parianto meresufle 9 RT, 6 Kader Posyandu, dan 6 Guru ngaji beserta Guru PAUD.

Diketahui Bukit Batu sendiri memiliki 12 RT yang terbagi 6 Dusun namun hanya dilakukan Pemberhentian 9 RT dari keseluruhannya yang dinilai sudah tidak Aktif oleh Kepala kampung Bukit Batu, diduga pihaknya melanggar Peraturan yang ada sehingga dinilai suatu bentuk arogansi kekuasaan hingga menimbulkan polemik di masyarakat.

Baca Juga  KTN Bukan Hanya Untuk Penangan Covid-19

Sebagai mana yang dipaparkan oleh Mantan Kepala Kampung Bukit Batu Hartono bahwa kepala kampung Bukit Batu (Parianto red) telah mengakui bahwa SK pemberhentian tersebut Bodong (tanpa sepengetahuan berbagai pihak dan tanpa musyawarah red).

“pemberhentian harus juga berpatokan kepada Regulasi dimana Ketua RT sudah jelas diatur dalan aturan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 terkait Lembaga Kemasyarakat Desa (LKD) didalam aturan tersebut secara jelas diatur baik pengangkatan dan juga pemberhentian, ada 3 unsur pemberhentian LKD, pertama habis masa jabatan, kedua mengundurkan diri dan ketiga diberhentikan dengan kategori, melanggar aturan hukum yang berlaku serta melanggar norma – norma yang ada, nah ini satu unsurpun tidak ada, cuma paham politik saja, dan sudah kami temui kepala kampungnya (Parianto red) dan ia mengakui bahwa SK pemberhentian yang ia buat Bodong”papar Harton, Selasa (28/09).

Baca Juga  Cek Kesiap Siagaan Anggota, Kapolsek Baradatu Pimpin Apel Pagi

Hartono juga mengatakan semestinya antara Kepala kampung dan orang terkait (yang diberhentikan red) tidak bisa dipisahkan baik dalam pengangkatan maupun pemberhentian.

“seharusnya ada musyawarah dong, gak bisa kalau cuma sepihak apalagi ini diberhentikan tanpa dasar, kami minta Dinas terkait mampu menyikapi hal ini jangan sampai tutup mata”tegasnya.

Baca Juga  Pemerintah Kampung Suka Negeri Dorong PPKM Mikro

Tidak hanya itu, Salah satu warga setempat Jaya Hendri mengungkapkan insentif RT maupun Kader bahkan Guru ngaji pun belum diberikan setelah dipecat, selama 5 Bulan yang terhitung dari Bulan Mei hingga September dan kini telah di Resufle.

“Sudah diberhentikan tanpa musyawarah gaji RT, Kader Posyandu maupun Guru ngaji juga belum dikasih selama 5 Bukan”kata Jaya.

Sementara itu kepala kampung Bukit Batu Parianto mengakui bahwa benar ia memberhentikan 9 RT, 6 Kader Posyandu dan 6 Guru ngaji beserta Guru PAUD tanpa musyawarah.

“Ya itu, memang tidak musyawarah tapi kan hak progratif kepala kampung”tukasnya (RWK/Kadarsyah).