DPR RI Desak Segera Angkat Tenaga Honorer jadi ASN

RADARWAYKANAN.COM,NASIONAL, – Guna membantu para tenaga honorer di seluruh Indonesia, DPR RI telah membentuk panitia khusus (pansus).

Tujuan dari pembentukan pansus tersebut, sebagai upaya untuk mendesak pemerintah agar segera mengangkat para tenaga honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Oleh sebab itu, DPR RI minta penerimaan PPPK dihentikan sementara, hingga proses pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN selesai dilakukan seperti dikutip dari Radarcirebon

“Kami meminta penerimaan PPPK sementara dihentikan, karena tadi DPR diwakili dari seluruh perwakilan Komisi, telah dibentuk Pansus Honorer,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang kepada awal media, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa 6 September 2022.

Baca Juga  Kabar Baik, PPPK Guru 2022 Kembali Dibuka, Ini Penjelasan Pelamar yang Bakal Menjadi Prioritas

Lebih lanjut, dia mengatakan, Pansus tersebut dibentuk atas inisiatif Komisi II DPR.

Pasalnya, hingga saat ini masih banyak ditemukan para tenaga honorer yang tak kunjung diangkat statusnya menjadi ASN.

Sementara itu, mereka mengabdi selama berpuluh-puluh tahun.

Menurut dia, tidak hanya masalah honorer yang belum diangkat menjadi ASN saja, tetapi masalah lain juga sangat banyak. 

Baca Juga  Ketua Dewan Pers Meninggal Dunia, Ketum DPP PJS Ucapkan Duka Cita

“Tenaga honorer yang sudah lulus seleksi PPPK tahun 2021, tetapi hingga sekarang masih belum memiliki status yang jelas, bahkan belum mendapatkan SK pengangkatan,” terang politisi PDI-Perjuangan itu.

Menurutnya, semua malasah tersebut semakin diperburuk oleh tidak adanya roadmap kebutuhan PPPK yang dimiliki pemerintah. 

Sehingga Pansus Honorer DPR juga mendesak agar pemerintah segera menyusun roadmap yang meliputi masalah ketersediaan anggaran, formasi, dan kepastian waktu pelaksanaan seleksi.

Baca Juga  Usai 10 Tahun di Jeruji Besi, Angelina Sondakh Siap-siap Bebas

“Kami (DPR) juga meminta pemerintah menaikan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk memastikan ketersediaan APBD agar dapat digunakan untuk membiayai gaji PPK di daerah dengan nomenklatur khusus,” terangnya.

Sebelumnya, pembentukan Pansus Honorer DPR RI, resmi dibentuk dengan melibatkan seluruh perwakilan Komisi di DPR.

Pembentukan Pansus tersebut, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan Rahmat Gobel. (jun/jpnn)

Artikel ini juga telah tayang di Radarciebon.disway.id dengan link https://radarcirebon.disway.id/read/141212/dpr-ri-desak-pemerintah-segera-angkat-tenaga-honorer-jadi-asn