Trubus Rahardiansyah menyatakan, bahwa batas waktu penghapusan pegawai Non ASN dijadwalkan pada bulan Desember 2024 ini terlalu singkat Karena belum adanya validitas yang pasti dari data 2,3 juta pegawai honorer sebelumnya yang telah terdaftar di BKN.
“Idealnya waktu itu sangat kurang (Desember 2024) karena mendata 2,3 juta ini banyak sekali,” ujarnya.
Menurutnya lebih ideal ada pertambahan batas waktu penghapusan, dari jadwal sebelumnya yang telah ditetapkan.
Adanya isu manipulasi data pegawai honorer titipan, seperti yang diungkapkan saat rapat Komisi II DPR RI.
Dan jumlah pegawai honorer titipan yang banyak masuk ke data base BKN.
Menurutnya dapat mengancam para pegawai yang sudah bekerja lebih lama.
“Ini dapat menjadi problem bagi mereka-mereka yang misalnya mereka sudah bekerja lama 10 tahun, 11 tahun, bisa tergeser dengan mereka yang baru karena titipan itu,” sambungnya.
“Nah ini kalau tidak ada pengawasan (data tenaga honorer titipan) yang ketat, sangat sulit,” jelasnya, tanggapan tentang isu penghapusan pegawai Non ASN bulan Desember 2024.
