Terkait LHP BPK tersebut, Bapenda Lampung lantas melakukan upaya penagihan tidak hanya terhadap WP perorangan, namun juga perusahaan hingga unsur pemerintah.
Sekretaris Bapenda Lampung Jon Novri mengatakan, pendataan, survei, dan edukasi turun kelapangan oleh tim pembina samsat ini sebagai salah satu cara pemuktahiran kendaraan bermotor di Lampung.
“Dalam artian jika memang kendaraan sudah hilang, rusak berat, tidak beroperasi lagi tentunya akan kita lakukan updating di database yang kita dimiliki,” ujar Jon Novri dalam konferensi pers di Ruang Abung, Selasa 7 November 2023.
Begitu juga terkait adanya tunggakan PKB di perusahaan-perusahaan besar di Lampung, kata Jon Novri, pihaknya selalu berupaya melakukan penagihan.
Diungkapkan Jon Novri, Bapenda Lampung melalui 15 UPTD susah melakukan penagihan langsung kepada WP mulai September 2023 lalu.
“Semua klaster WP kita tagih secara bertahap. Mulai klaster pemerintah daerah dan pusat, klaster badan usaha, dan klaster pribadi atau perorangan,” ucapnya.
