Banjar Sakti Fasilitasi Musyawarah Pembentukan Relawan Pokja SDGs

Foto: Musyawarah relawan Pokja SDGs Banjar Sakti.

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Berita Suara”]

Gunung Labuhan(RWK),- Pemerintah Kampung Banjar Sakti melaksanakan musyawarah pendataan dan validasi atau pemutakhiran Sustainable Development Goals (SDGs) desa di Kampung Banjar Sakti Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

Pejabat Kepala Kampung Banjar Sakti Asmuni F dalam pengarahannya mengatakan, kebutuhan SDM relawan pendataan harus disesuaikan dengan populasi penduduk ditingkat RT.

“Jumlah fokja relawan relatif, karena basisnya kita adalah Kampung maka jumlah personil POKJA masing masing desa berbeda” kata,Selasa (27/04).

Baca Juga  Kapolsek Gunung Labuhan Resmikan Gunung Pekuon Sebagai KTN Covid 19

Pokja relawan pendataan sendiri menurut Asmuni F adalah pokja yang dibentuk di setiap Kampung dengan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala kampung.

Dengan struktur organisasi Kepala kampung sebagai pembina, Sekdes Ketua, Kasi Pemerintahan sekretaris, dan anggota diambil dari unsur perangkat Kampung mulai dari RT, RW, LPM, Karang taruna, KPM dan unsur masyarakat.

Baca Juga  Jangankan Yang Jauh Yang Deket Saja Amblas

Lebih jauh Asmuni menjelaskan, mekanisme pembentukan Pokja relawan pendataan SDGs Kampung memakai sistem musyawarah dengan mengedepankan semangat kerelawanan, kegotong royongan dan partisipatif.

Saat ini, Kata Asmuni pembentukan pokja relawan pendataan masih tahap sosialiasi dengan tetap memperhatikan schedule dari Kemendes PDTT. Karena deadline pendataan SDGs desa sampai akhir Mei 2021.

“Untuk update data IDM (Indeks Desa Membangun) sedang berjalan, dan pendataan SDGs desa sampai dengan 31 Mei 2021,” jelasnya.

Baca Juga  Disdik dan Pemkam Negeri Agung Bekerja Sama Cegah Covid-19.

Untuk proses pembentukan Pokja relawan pendataan, Asmuni mengaku belum ada kendala karena sosialisasi masih berjalan dan belum terselesaikan semuanya.

Sedangkan biaya operasional pokja relawan pendataan, menurutnya dapat dilakukan oleh Kampung sendiri khususnya diambilkan dari Dana Desa (DD).

“Insyaallah penganggaran bisa dilakukan oleh Desa, khususnya dari DD,” pungkasnya. (RWK/Kadarsyah)