BANDAR LAMPUNG (RWK) – Pemerintah Kabupaten Way Kanan menegaskan komitmennya dalam memperluas akses keuangan masyarakat dan memperkuat pemberdayaan UMKM melalui keikutsertaan dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung Semester I Tahun 2026 yang digelar di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (11/6).
Dalam forum strategis tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, Herman Tarmizi, hadir mewakili pemerintah daerah bersama Kepala Bappeda Hendri Syahri dan Plt Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Heri Kurniawan.
Rapat yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Lampung bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia Perwakilan Lampung, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Lampung itu menjadi ajang evaluasi sekaligus penyusunan langkah percepatan perluasan akses keuangan bagi masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Lampung.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, yang memimpin rapat pleno menegaskan bahwa seluruh program TPAKD harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan TPAKD bukan diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, melainkan sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas akses pembiayaan, mendorong UMKM naik kelas, menekan angka kemiskinan, dan mengurangi pengangguran,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 hingga Maret 2026, TPAKD Lampung telah melaksanakan 42 kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang menjangkau hampir 12.500 peserta di 14 kabupaten/kota.
Tak hanya itu, sebanyak 25 kegiatan business matching juga telah digelar untuk mempertemukan pelaku usaha dengan lembaga pembiayaan. Program-program tersebut banyak menyasar UMKM, perempuan, pelajar, dan masyarakat umum sebagai kelompok prioritas.
Untuk tahun 2026, TPAKD Lampung menetapkan tiga program unggulan yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ketiganya yakni Agrifuture Lampung yang bertujuan menarik minat generasi muda ke sektor pertanian, program hilirisasi kakao di Kabupaten Pesawaran guna meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, serta Siger Preneur Lampung yang difokuskan untuk mencetak wirausaha muda yang inovatif dan berdaya saing.
Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Berdasarkan data tahun 2025, tingkat inklusi keuangan di Lampung telah mencapai 80,51 persen, sementara tingkat literasi keuangan berada pada angka 66,46 persen.
Menurutnya, masih diperlukan berbagai terobosan agar layanan dan edukasi keuangan dapat menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah, sekaligus meningkatkan pemanfaatan berbagai skema pembiayaan yang tersedia bagi pelaku usaha.
Sejumlah program strategis turut menjadi perhatian, mulai dari penguatan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), pengembangan ekosistem pondok pesantren inklusif keuangan syariah, hingga perluasan akses pembiayaan untuk sektor unggulan daerah, perhutanan sosial, dan peternakan.
Bagi Pemerintah Kabupaten Way Kanan, keikutsertaan dalam rapat pleno ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, OJK, Bank Indonesia, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melalui optimalisasi program-program TPAKD di daerah, Way Kanan berharap dapat memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, memperkuat daya saing pelaku usaha, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (RWK)
