“Yang bersangkutan (RA) telah mengatakan pada kami bahwa video yang beredar itu telah banyak diedit, dan yang bersangkutan memiliki video aslinya,” Jelas Anding.
Anding menegaskan masih menunggu hasil pemeriksaan dari Polda NTB untuk memastikan keaslian video call tersebut.
Pemkab Lombok Utara, kata dia, akan terus berkoordinasi dengan Polda NTB dan instansi terkait.
Anding menjelaskan, Pemkab Lombok Utara tidak bisa langsung menjatuhkan sanksi kepada RA sebelum kebenarannya terungkap.
“Pada video itu gambarnya A, tetapi belum tentu A, sehingga kita harus betul-betul memberikan ruang pada korban RA untuk mengklarifikasi apa yang terjadi,” jelasnya.
Anding mengaku membutuhkan waktu untuk mengambil sikap lantaran kasus tersebut sedang ditangani polisi.
Kendati demikian, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal dengan melibatkan tim IT untuk memeriksa keaslian video call pejabat Dinsos Lombok Utara itu.
“Harus ada orang yang memiliki keahlian mendeteksi apakah video tersebut, editan, atau betul betul sesuai dengan aslinya,” bebernya.
Anding menduga video call RA telah melalui proses editing, sehingga butuh waktu untuk menentukan sikap apakah RA akan disanksi atau tidak.
Dari hasil pertemuannya dengan beberapa pejabat terkait dan tim, banyak yang meragukan keaslian video call pejabat Dinsos tersebut.
“Ada kecendrungan cara berpikir kami bahwa video tersebut telah melalui proses editing, sehingga kami belum berani menyimpulkan apakah video itu editan atau asli,” katanya.
Anding menegaskan pihaknya tidak akan terburu-buru menjatuhkan sanksi kepada RA. Ia tidak ingin memberikan sanksi kepada orang yang tidak bersalah.
“Jangan sampai kami menghukum orang yang tidak bersalah, dan keputusan yang kita ambil sesuai dengan apa yang menjadi hasil temuan kepolisian,” tandas Anding. (*)
Artikel ini telah tayang di Radarlampung.co.id dengan link https://radarlampung.disway.id/read/419277/heboh-vcs-pejabat-dinsos-beredar