Radar Way kanan.Com
Negara Batin, -Isu penghentian operasional PT Pemuka Sakti Manis Indah (PT PSMI) terus menjadi sorotan tajam dan memicu keprihatinan mendalam di seluruh lapisan masyarakat. Menanggapi situasi yang semakin memanas ini, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Way Kanan, Aswir, angkat bicara menyuarakan aspirasi konstituennya, khususnya warga Kecamatan Negara Batin dan sekitarnya yang paling terdampak.
Menurut Aswir, keberadaan pabrik ini bukan sekadar entitas bisnis, melainkan telah menjadi tulang punggung ekonomi yang menopang kehidupan ribuan keluarga. Mulai dari pekerja pabrik, petani mitra, hingga pelaku UMKM di sekitar kawasan, semuanya menggantungkan nasibnya pada roda produksi yang kini terhenti total.
“Kami menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam atas situasi ini. Kita semua paham bahwa ini adalah tumpuan hidup bagi banyak pihak. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak bisa dilakukan secara sembarangan atau hanya menguntungkan satu pihak saja,” tegas Aswir dalam keterangan resminya, Sabtu (4/4).
Politisi ini menegaskan bahwa penghentian operasional tidak boleh dijadikan alasan bagi manajemen untuk lepas tangan dan mengabaikan kewajiban. Aspek hukum dan kemanusiaan, kata dia, harus berjalan beriringan.
Pertama, terkait nasib tenaga kerja baik tetap maupun kontrak. Ia menuntut agar seluruh hak-hak pekerja diselesaikan sepenuhnya sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pesangon, kompensasi, dan hak lainnya harus dibayarkan lunas dan adil.
“Pekerja adalah pihak paling rentan. Mereka bekerja keras menguras keringat, ketika perusahaan berhenti, mereka tidak boleh dibiarkan menderita atau pulang dengan tangan hampa,” ujarnya tegas.
Selain buruh, nasib petani tebu mandiri juga menjadi sorotan utama. Ribuan hektar tebu yang sudah ditanam dan dirawat dengan biaya tidak sedikit kini terancam tidak terserap. Jika dibiarkan, kerugian materiil akan sangat besar, bahkan bisa menjerumuskan petani ke dalam jerat utang.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah ketidakjelasan informasi yang beredar. Berbagai spekulasi bermunculan, mulai dari krisis manajemen, sengketa lahan, hingga masalah perizinan.
Menurut Aswir, ketidakpastian informasi justru memicu kegelisahan yang bisa berujung pada gejolak sosial. Oleh sebab itu, ia mendesak manajemen PT PSMI segera memberikan klarifikasi resmi kepada publik dan pemerintah daerah.
“Masyarakat berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Keterbukaan informasi adalah langkah awal menuju penyelesaian yang damai dan beradab,” tambahnya.
Lebih lanjut dirinya juga menyoroti peran pemerintah daerah yang harus lebih proaktif. Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Perkebunan diminta tidak hanya sekadar mengumpulkan data, tetapi segera turun lapangan memfasilitasi mediasi.
Pemerintah harus hadir menjembatani kepentingan perusahaan, pekerja, dan petani agar tidak terjadi konflik terbuka yang merugikan semua pihak.
Tidak hanya soal ekonomi, persoalan aset lahan dan lingkungan juga tidak luput dari perhatian. Dengan berhentinya operasional, DPRD Way Kanan berkomitmen mengawal proses penyelesaian sengketa lahan agar aset masyarakat yang selama ini terikat dapat kembali dikuasai dan dimanfaatkan secara sah dan berkeadilan.
Selain itu, risiko pencemaran atau limbah yang tertinggal di area pabrik juga harus tetap diawasi agar tidak merugikan kesehatan warga di masa depan.
Di akhir pernyataannya, Aswir menekankan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini hingga tuntas dan mendapatkan solusi terbaik bagi rakyat.
Namun, di tengah situasi yang memanas ini, ia mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban.
“Saya minta masyarakat tetap tenang, tidak anarkis, dan tidak mudah terprovokasi. Persatuan adalah kekuatan kita. Mari perjuangkan hak dengan cara yang benar dan hukum, agar solusi yang didapat pun berkelanjutan,” pungkasnya. (RWK/JONI).
