BLAMBANGAN UMPU (RWK) — Tekanan terhadap PT Pesona Sawit Makmur (PSM) kian memuncak. Hingga kini, perusahaan tersebut masih belum memberikan tanggapan apa pun terhadap berbagai pertanyaan publik yang terus bergulir, memicu kemarahan masyarakat yang menilai sikap diam tersebut sudah melewati batas kewajaran.
Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk media dan lembaga sipil, disebut tidak mendapatkan respons. Tidak adanya klarifikasi resmi dari perusahaan justru memperkeruh situasi dan memperkuat desakan agar pemerintah segera turun tangan.
Di lapangan, reaksi masyarakat mulai mengeras. Sejumlah warga menyatakan kekecewaan mereka terhadap sikap tertutup perusahaan, yang dinilai tidak menunjukkan itikad baik dalam menjawab isu-isu yang berkembang, mulai dari aspek ketenagakerjaan hingga dugaan persoalan lingkungan.
“Kalau tidak ada masalah, kenapa harus diam? Ini yang membuat masyarakat semakin curiga,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Gelombang kekecewaan tersebut kini bertransformasi menjadi tuntutan konkret. Masyarakat bersama sejumlah lembaga sipil tengah mempercepat penyusunan petisi resmi yang akan diajukan kepada instansi terkait di tingkat Provinsi Lampung, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan, dan DPMPTSP.
Petisi itu secara tegas meminta agar dilakukan audit menyeluruh terhadap operasional PT PSM. Tidak hanya sebatas pemeriksaan administratif, masyarakat juga mendesak adanya investigasi lapangan yang transparan serta publikasi hasilnya secara terbuka.
Ketua LSM DPP EMPPATI, M. Djalal Hafiz A., S.H., menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, sikap diam perusahaan justru memperbesar ketidakpercayaan publik dan berpotensi menimbulkan spekulasi yang semakin luas.
“Ketika perusahaan tidak memberikan klarifikasi sama sekali, maka wajar jika publik mendesak pemerintah untuk segera bertindak. Ini sudah bukan lagi isu biasa,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa instansi pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk melakukan evaluasi dan audit apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian dalam operasional perusahaan. Oleh karena itu, ia meminta dinas terkait tidak bersikap pasif dalam merespons tekanan masyarakat.
“Dinas harus hadir. Jangan menunggu situasi semakin panas. Audit harus segera dilakukan agar semuanya jelas dan terbuka,” lanjutnya.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak PT Pesona Sawit Makmur. Ketiadaan respons tersebut menjadi sorotan utama dalam perkembangan kasus ini, sekaligus memperkuat dorongan publik agar pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas.
Dengan meningkatnya tekanan dari masyarakat, bola kini berada di tangan instansi pemerintah. Publik menanti apakah dinas terkait akan segera merespons dengan tindakan konkret, atau justru membiarkan polemik ini terus berlarut tanpa kepastian. (RWK/AT)
