Blambangan Umpu, Radar Way Kanan.Com, – Pemandangan yang kini nyaris jadi “tradisi” kembali terjadi di gedung DPRD Way Kanan, Lampung. Dalam rapat paripurna penting terkait pengesahan Perubahan RPJMD 2025–2029, hanya 28 dari 40 anggota dewan yang hadir, senin (4/8/2025). Publik pun bertanya-tanya, ke mana 12 wakil rakyat lainnya saat kepentingan masa depan daerah sedang dipertaruhkan?
Pada Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Rial Kalbadi, dan dihadiri Bupati Way Kanan Ayu Asalasiyah, S.Ked., Sekda, Forkopimda, serta para kepala OPD, paripurna ini membahas arah pembangunan lima tahun ke depan. Tapi bukan hanya absennya sebagian anggota yang jadi sorotan—suasana juga memanas di ruang sidang saat pandangan umum fraksi mulai disampaikan.
Fraksi PAN, lewat Adiwijaya dari Dapil 3, menyuarakan kritik pedas terhadap kinerja Dinas PU, terutama soal kualitas pembangunan jalan yang dianggap buruk dan tak bertahan lama. Tak sampai di situ, Adiwijaya juga menyentil anggaran perjalanan dinas dan bimtek yang menurutnya bisa dialihkan untuk kepentingan infrastruktur rakyat.
“Kalau anggaran bimtek dan perjalanan dinas dipotong, bukankah bisa dialihkan untuk jalan yang lebih layak? Rakyat butuh hasil nyata, bukan perjalanan tanpa arah,” ujarnya dengan nada keras.
Tak kalah tajam, Firnando S.H dari Fraksi NASDEM menyampaikan kekecewaannya atas ketidakhadiran Kepala Dinas PU dalam rapat-rapat penting, termasuk rapat paripurna kali ini. Menurutnya, bagaimana bisa program berjalan optimal jika dinas teknis seolah tak peduli dengan proses perencanaan?
Bupati Ayu Asalasiyah merespons kritikan tersebut dengan tenang namun tegas. Ia menjelaskan bahwa efisiensi anggaran tahun ini memang berdampak pada sejumlah program. Namun, ia memastikan program infrastruktur akan mulai diprioritaskan pada 2026.
“Soal harga singkong dan masalah angkutan berlebih, kami sudah keluarkan edaran. Tapi memang perlu ditingkatkan sosialisasinya,” jelas Ayu.
Meski akhirnya Raperda disetujui dan disahkan, ketidakhadiran 12 anggota dewan tetap menjadi catatan publik, dan kritikan tajam terhadap Dinas PU jadi sorotan yang tak bisa diabaikan. Di tengah tantangan pembangunan dan ekonomi, rakyat tentu berharap wakil mereka hadir tak hanya saat pengesahan, tetapi juga di tengah derita petani, rusaknya jalan, dan lesunya infrastruktur.
Terpisah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan, Edwin Bavur yang dikonfirmasi terkait ketidakadirannya dalam Paripurna tersebut menyatakan kalau ia sedang mengalami sakit, bukannya tidak menghargai undangan Paripurna pada hari ini.
” Maaf, saya bukannya tidak menghargai undangan Paripurna DPRD Way Kanan, akan tetapi sudah 3 hari ini saya demam, dan belum bisa kemana – mana,” ujar Edwin Bavur melalui pesan wath affnya. RWK/WEWEN
