BLAMBANGAN UMPU (RWK) – Anggota Komisi III DPRD Way Kanan dari Fraksi PKS, Maharatu, menyoroti sejumlah persoalan pelayanan dasar yang dinilai perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, Kamis (6/8).
Pandangan tersebut disampaikan Maharatu dalam Rapat Paripurna DPRD Way Kanan yang membahas tiga agenda sekaligus, yakni pengesahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, penyampaian Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026, serta penerimaan usulan dua calon Wakil Bupati Way Kanan sisa masa jabatan 2025–2030, Kamis (6/8).
Dalam penyampaiannya, Maharatu menekankan pentingnya peningkatan kualitas sarana pendidikan. Menurutnya, masih terdapat ruang kelas yang kondisinya sudah tidak layak digunakan dan membutuhkan rehabilitasi maupun pembangunan ruang kelas baru.
“Fasilitas pendidikan harus menjadi perhatian. Ruang kelas yang layak akan menciptakan suasana belajar yang nyaman sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan lebih optimal,” ujarnya.
Tak hanya sektor pendidikan, Maharatu juga menyoroti kondisi sejumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) yang dinilai sudah memerlukan rehabilitasi. Ia menegaskan, fasilitas kesehatan merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat, sehingga kondisinya harus selalu terjaga.
“Kondisi Pustu yang sudah rusak perlu segera direhabilitasi agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak terganggu,” katanya.
Selain itu, Maharatu turut menyoroti persoalan keamanan yang belakangan menjadi perhatian masyarakat. Ia menilai situasi kamtibmas harus menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum, mengingat telah terjadi aksi pembegalan yang dilakukan pada siang hari di wilayah Way Kanan.
“Keamanan masyarakat juga merupakan bagian dari pelayanan dasar. Peristiwa begal yang terjadi bahkan pada siang hari menjadi alarm bahwa upaya pencegahan dan peningkatan keamanan harus lebih diperkuat agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman,” tegasnya.
Di sektor infrastruktur, Maharatu meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Way Kanan fokus menyelesaikan pembangunan berdasarkan skala prioritas. Menurutnya, keterbatasan anggaran harus disikapi dengan penentuan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Ia berharap pembahasan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan belanja, tetapi mampu menghasilkan kebijakan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan publik, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta keamanan masyarakat.
Melalui pandangan tersebut, Maharatu menegaskan bahwa sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan merupakan kebutuhan mendasar yang harus menjadi prioritas dalam penyusunan maupun perubahan kebijakan anggaran daerah demi mewujudkan kesejahteraan dan rasa aman bagi masyarakat Way Kanan. (RWK/AT)
