BLAMBANGAN UMPU (RWK) – Keluhan masyarakat terkait kondisi sejumlah ruas jalan di Kabupaten Way Kanan terus bermunculan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah jalan di kawasan sekitar Kompleks Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Way Kanan yang hingga kini masih mengalami kerusakan dan belum tersentuh perbaikan, Selasa (4/8).
Meski demikian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Way Kanan menegaskan bahwa penanganan infrastruktur jalan tetap dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan mengutamakan ruas-ruas yang dinilai memiliki tingkat kerusakan lebih berat dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Kepala Dinas PUPR Way Kanan, Edwin Bavur, mengatakan bahwa secara ideal jalan di sekitar kawasan perkantoran Pemkab memang sudah seharusnya mendapatkan penanganan. Namun, kondisi keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus mengambil keputusan berdasarkan tingkat urgensi.
“Sebetulnya kalau merujuk kepada skala prioritas, bahwasanya memang seharusnya jalan di sekitaran Pemda Way Kanan sudah harus ditangani. Namun, ada lebih banyak jalan yang kondisinya lebih parah sehingga harus mendapatkan penanganan terlebih dahulu,” ujar Edwin.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk optimalisasi penggunaan anggaran di tengah kemampuan fiskal daerah yang masih terbatas. Pemerintah daerah berupaya memastikan setiap rupiah anggaran yang tersedia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Dalam keterbatasan fiskal seperti sekarang ini, sudah sewajarnya kita mendahulukan yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. Maka dari itulah, jalan di sekitar Pemda Way Kanan masih belum mendapatkan penanganan,” jelasnya.
Edwin menegaskan, Dinas PUPR tetap berkomitmen memaksimalkan pembangunan dan pemeliharaan jalan di seluruh wilayah Kabupaten Way Kanan. Penanganan akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah dan hasil pemetaan kondisi jalan yang telah menjadi prioritas.
Ia juga memastikan, ruas-ruas jalan yang hingga kini belum mendapatkan perbaikan tidak diabaikan. Seluruhnya tetap menjadi perhatian pemerintah daerah dan akan diupayakan penanganannya pada waktu yang akan datang, seiring tersedianya kemampuan anggaran, dengan tetap mengedepankan skala prioritas sesuai tingkat kerusakan dan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, masyarakat berharap pemerintah dapat segera memperbaiki jalan di kawasan perkantoran Pemkab. Selain menjadi akses bagi aparatur sipil negara, ruas tersebut juga setiap hari dilalui warga yang mengurus berbagai pelayanan publik.
Dengan keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah, penentuan skala prioritas menjadi faktor utama dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Dinas PUPR pun berharap masyarakat dapat bersabar dan memahami kondisi fiskal saat ini, mengingat alokasi anggaran dari pemerintah pusat masih sangat terbatas. Pemerintah daerah memastikan perbaikan jalan akan terus diupayakan secara bertahap agar seluruh ruas yang membutuhkan penanganan dapat tersentuh pembangunan pada waktunya. (RWK/AT)
