NEGERI AGUNG (RWK) – Keberadaan jaringan kabel internet milik PT Serayu Multi Connection (Star Connect) di sejumlah kampung di Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, menuai sorotan. Instalasi kabel fiber optik yang diduga dipasang tanpa izin dan menumpang pada tiang listrik milik PT PLN itu disinyalir tidak hanya melanggar ketentuan pemanfaatan infrastruktur, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.
Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, puluhan titik instalasi kabel jaringan ditemukan terpasang di Kampung Kota Baru, Kampung Sunsang, dan Kampung Gedung Jaya. Kondisinya pun memprihatinkan. Sejumlah kabel tampak dililitkan pada bagian tiang listrik, bahkan terdapat instalasi yang diduga berada terlalu dekat dengan jaringan listrik tegangan menengah.
Penataan kabel yang semrawut tersebut memunculkan kekhawatiran serius. Terlebih, keberadaan instalasi yang tidak memenuhi standar keselamatan berpotensi menimbulkan risiko gangguan kelistrikan, kerusakan jaringan, hingga kecelakaan fatal apabila terjadi kontak dengan bagian bertegangan.
“Kalau kabel-kabel seperti ini dibiarkan, risikonya bukan perkara sepele. Saat hujan deras atau terjadi sambaran petir, kondisi instalasi yang tidak tertata dan terlalu dekat dengan jaringan listrik bisa membahayakan masyarakat,” ungkap sumber yang mengetahui persoalan tersebut.
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah muncul dugaan bahwa PT Serayu Multi Connection (Star Connect) belum mengantongi rekomendasi atau izin dari instansi tata ruang Dinas PUPR Kabupaten Way Kanan maupun persetujuan pemanfaatan tiang dari pihak PLN.
Jika dugaan tersebut terbukti, praktik pemasangan jaringan itu patut dievaluasi secara serius. Sebab, pemanfaatan aset infrastruktur kelistrikan untuk kepentingan komersial tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa memenuhi persyaratan administrasi, perjanjian kerja sama, dan standar teknis yang berlaku.
Ketentuan mengenai ketenagalistrikan dan telekomunikasi juga harus menjadi perhatian. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi mengatur aspek penyelenggaraan dan keselamatan infrastruktur sesuai kewenangan masing-masing.
Masyarakat pun meminta pemerintah daerah tidak tinggal diam. Dinas terkait didesak segera melakukan pemeriksaan lapangan, memanggil pihak pengelola Star Connect, serta memastikan legalitas dan standar keselamatan seluruh instalasi jaringan yang terpasang.
Di sisi lain, PLN diminta turun langsung melakukan pengecekan terhadap penggunaan tiang listrik di tiga kampung tersebut. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan pemanfaatan aset dan standar keselamatan, PLN diharapkan mengambil tindakan tegas, termasuk penertiban hingga pemutusan instalasi yang tidak memenuhi persyaratan sesuai prosedur.
Jangan sampai persoalan ini baru mendapat perhatian setelah terjadi insiden. Keselamatan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan bisnis. Infrastruktur publik bukan ruang bebas untuk memasang jaringan usaha tanpa kejelasan izin dan tanggung jawab.
Hingga berita ini disusun, dugaan mengenai kelengkapan perizinan dan persetujuan penggunaan tiang PLN tersebut masih memerlukan konfirmasi resmi dari pihak PT Serayu Multi Connection (Star Connect), PLN, serta instansi terkait di Kabupaten Way Kanan
(RWK/A. Said)






