BLAMBANGAN UMPU (RWK) — Masyarakat di Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, semakin lantang menyuarakan desakan kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap operasional PT Pesona Sawit Makmur (PSM). Perusahaan pengolahan kelapa sawit tersebut dinilai telah menimbulkan keresahan akibat dugaan berbagai persoalan legalitas.
Sejumlah warga mengaku kecewa karena hingga kini belum terlihat langkah tegas dari pemerintah daerah, meskipun berbagai dugaan pelanggaran telah mencuat ke publik. Mereka menilai audit menyeluruh menjadi langkah mendesak untuk memastikan apakah perusahaan benar-benar telah memenuhi seluruh kewajiban hukum dan lingkungan.
“Kami tidak menolak investasi, tapi harus jelas aturannya. Kalau memang belum lengkap izinnya, kenapa bisa beroperasi? Pemerintah harus turun tangan,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat.
Selain soal perizinan, warga juga menyoroti dampak sosial dan ekonomi yang dinilai belum sesuai harapan. Kehadiran perusahaan yang sebelumnya dijanjikan akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hingga kini disebut belum memberikan hasil signifikan.
“Kami belum merasakan manfaat yang nyata. Justru yang muncul kekhawatiran, baik dari sisi lingkungan maupun kejelasan status perusahaan,” tambah warga lainnya.
Desakan audit juga mencakup aspek kepatuhan lingkungan dan kesesuaian tata ruang. Masyarakat meminta pemerintah daerah tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya.
Menurut warga, langkah audit ini penting untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan tidak ada praktik yang melanggar aturan. Mereka khawatir, jika dibiarkan berlarut-larut, kondisi ini dapat menjadi preseden buruk bagi tata kelola investasi di daerah.
“Kalau tidak segera ditindak, nanti perusahaan lain bisa meniru. Ini yang kami takutkan,” tegas seorang warga.
Masyarakat berharap pemerintah daerah bersikap transparan dan terbuka dalam menangani persoalan ini, termasuk menyampaikan hasil audit kepada publik. Mereka juga meminta adanya penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah daerah terkait rencana audit terhadap PT Pesona Sawit Makmur. Namun tekanan dari masyarakat terus menguat, menuntut adanya kepastian dan tindakan nyata dalam waktu dekat. (RWK/AT)
