Mentan Amran: Hulu-Hilir Pangan Harus Satu Komando

Umum11 Dilihat

Oleh Theressia Silalahi

JAKARTA, ID–Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa BUMN di sektor hulu dan hilir pangan harus satu komando dengan orkestrasi dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk bersama-sama saling berkolaborasi mewujudkan target swasembada pangan dalam 4-5 tahun ke depan atau lebih cepat. BUMN yang bergerak di hulu pangan antara lain PT Pupuk Indonesia (PI Persero) sebagai penyedia pupuk dan di hilir salah satunya Perum Bulog sebagai pembeli siaga (offtaker), sedangkan Kementan memposisikan diri di tengah antara keduanya.

https://luglawhaulsano.net/4/8420418

Mentan Amran menyatakan, dalam mencapai target swasembada pangan tidak boleh ada dualisme. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah meminta agar hulu-hilir pangan harus satu komando. Di sektor pertanian pangan, Kementan berada di tengah antara hulu dan hilir, sedangkan di hulu terdapat PI dan di hilir ada Bulog. “Kalau dualisme agak sulit (tercapai swasembada pangan). Kami pernah dengar langsung dari Bapak Presiden bahwa harus satu komando, hulu-hilir satu komando. Contoh, pertanian (Kementan) ada di tengah, hulu ada pupuk (PI), hilir ada Bulog sebagai offtaker,” ujar Mentan Amran dalam wawancara dengan Tim Redaksi B-Universe di Kantor Pusat Kementan Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Amran menjelaskan, apabila pupuk bermasalah, PI tetap untung namun petani yang menjadi korban. Selama ini, kuota pupuk bersubsidi hanya memenuhi 50% dari kebutuhan, ketika pupuk bermasalah yang terjadi petani seluruh Indonesia menderita. Beruntung, sekarang kuota pupuk sudah ditambah. Di sisi lain, Kementan berhasil memproduksi melimpah, harga justru jatuh. “Jangan melihat harga jatuh di tempat mana, tapi dampaknya ke seluruh petani Indonesia, seketika menderita dan bangkrut. Kenapa, karena offtaker (Bulog) memberi syarat, katakanlah kadar air dan seterusnya. Padahal, kadar air itu mutlak, kalau di Amerika, tidak ada syarat kadar air dan seterusnya, yang bertanggung jawab offtaker yang di hilir,” papar Mentan.

Baca Juga  Tingkatkan Herd Immunity, Kampung Pulau Batu Gencar Lakukan Vaksinasi

Karenanya, ego hulu dan hilir harus dikesampingkan. “Kalau satu saja ego komandannya yang merasakan penderitan itu rakyat, petani Indonesia,” tutur Amran. Hal tersebutlah yang sempat menjadi salah satu pembahasan dengan Menteri BUMN Erick Thohir dalam pertemuan dengan Mentan pada 22 Oktober 2024. Sebelumnya, dalam pertemuan itu, Mentan mengungkapkan,
sinergi diperlukan untuk mencapai cita-cita besar swasembada pangan Presiden Prabowo. Menurut Amran, swasembada pangan membutuhkan dukungan dari berbagai sektor. “Contohnya untuk produksi padi, didukung pupuk, pupuk ada di PI. Kemudian, kalau pupuk sudah selesai, kami berproduksi, begitu produksi melimpah, offtaker-nya ada di Bulog. Lalu, kalau produksi belum optimal, katakanlah masalah air, ada di Kementerian Pekerjaan Umum,” jelas Amran.

https://luglawhaulsano.net/4/8420418

Karena itu, pertemuan Mentan Amran, Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, serta jajaran terkait membahas kolaborasi dan regulasi terkait swasembada pangan. “Ini pupuk saja kalau dibedah diurusi 6-7 kementerian, termasuk bupati dan gubernur. Ini tidak mudah koordinasinya, sehingga kita nanti ke depan membuat regulasi menjadi sederhana dan mudah bergerak,” kata Amran. Sedangkan Menteri Erick mengungkapkan siap mendukung Kementan. Ke depan, akan terus dilakukan koordinasi untuk memastikan BUMN berjalan sesuai tupoksinya dalam mendukung kinerja Kementan. “Kita punya kesepakatan penuh mendukung program Bapak Presiden, Bapak Prabowo, yang melalui tentu Pak Mentan Amran untuk kita menyinergikan seluruh kebijakan yang memang diperlukan,” ungkap Erick.

Baca Juga  Septa Denika,S.H Serahkan Hadiah Utama Jalan Sehat HUT RI ke-77

Lanjutkan Food Estate
Lebih jauh Mentan Amran menegaskan, proyek-proyek food estate yang sudah ada akan terus dilanjutkan. Food estate adalah proyek yang terus diperbincangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk terus dilanjutkan agar lumbung pangan Indonesia bisa terus terjaga bagi masa depan negara. Apalagi, pemerintahan Presiden Prabowo juga menargetkan Indonesia sudah swasembada pangan dalam 4-5 tahun ke depan. “Seperti yang sudah diperintahkan Bapak Presiden, food estate adalah masa depan negara dalam hal penyediaan pangan,” ujar Mentan Amran.

Mentan menjelaskan secara khusus pengembangan food estate di Kalimantan Tengah dengan potensi lahan sampai ratusan hektare (ha). Di Kalimantan Tengah, lahannya sudah dilengkapi irigasi. Lahan yang sudah memiliki irigasi sekitar 100 ribu ha dan bisa dikembangkan hingga 200 ribu ha. “Di Kalimantan Tengah ini, lahan yang irigasinya sudah ada 100 ribu ha, bisa dikembangkan 200 ribu ha itu untuk sawah padi dan sekarang kita sudah kerjakan. Sayang ada irigasi tapi tidak ada sawah, kita lanjutkan, ada 100 ribu ha, kemungkinan nanti menuju 200 ribu ha, target kita 400-500 ribu ha di wilayah ini,” jelas dia.

Baca Juga  kendalikan Inflasi, Kelompok Tani Wanita Gedung Jaya Tanam Sayuran

Mentan sebelumnya menilai Kalimantan berpotensi menjadi kekuatan utama dalam tercapainya swasembada pangan nasional. Di wilayah itu akan dibangun klaster pertanian modern yang mampu menciptakan swasembada pangan dalam waktu tiga tahun ke depan. Luas areal lahan pertanian di Kalimantan Tengah sekitar 500 ribu ha diproyeksikan menghasilkan minimal dua kali panen dengan produktivitas 5 ton per ha. Dengan produktivitas sebesar itu, Kementan memastikan defisit pangan dapat diatasi.

Lebih lanjut Mentan Amran mengatakan, pihaknya menargetkan kurang dari empat tahun maka swasembada pangan akan dicapai Indonesia. Hal itu merupakan program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto yakni menyukseskan swasembada pangan pada periode 2025-2029. Kementan optimistis untuk melakukan hal tersebut dan dapat tercapai sesuai target atau mandat yang diberikan Presiden Prabowo. “Kami akan berupaya keras mencapai target itu (swasembada pangan) dalam empat tahun. Bila perlu sebelum empat tahun,” kata Amran.

Mentan juga memastikan akan mewujudkan Indonesia yang berdaulat pangan. Hal itu sesuai arahan Presiden Prabowo pada Kabinet Merah Putih 2024-2029, setelah swasembada tercapai maka Indonesia harus melanjutkan menuju berdaulat pangan. Indonesia mesti bisa menggapai kedaulatan guna mengurangi ketergantungan impor pangan. “Sekarang bukan apa yang dilakukan, tapi apa yang sudah dilakukan. Kami sudah buat solusi cepat menuju swasembada serta memitigasi risiko dan defisit pangan,” tandas Amran. **