BLAMBANGAN UMPU (RWK) — Tekanan publik terhadap PT Pesona Sawit Makmur kian menguat setelah perusahaan tersebut belum memberikan klarifikasi resmi atas berbagai dugaan persoalan yang mencuat di tengah masyarakat.
Gelombang desakan kini berkembang menjadi tuntutan audit menyeluruh yang diajukan oleh warga bersama lembaga sipil kepada instansi pemerintah di Provinsi Lampung, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan, dan DPMPTSP.
Petisi tersebut meminta pemerintah tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif, tetapi juga inspeksi lapangan secara terbuka untuk memastikan ketaatan perusahaan terhadap ketentuan lingkungan, perizinan, dan ketenagakerjaan.
Hingga berita ini diturunkan, PT Pesona Sawit Makmur belum memberikan pernyataan resmi atas berbagai upaya konfirmasi yang dilakukan media dan lembaga sipil. Kondisi ini memicu meningkatnya kekecewaan publik yang menilai minimnya transparansi perusahaan memperburuk situasi.
Di sisi lain, sejumlah isu yang menjadi perhatian masyarakat meliputi dugaan dampak lingkungan, kondisi ketenagakerjaan, serta transparansi operasional perusahaan. Namun hingga kini, belum tersedia data resmi yang dapat mengonfirmasi seluruh dugaan tersebut secara menyeluruh.
Ketua LSM DPP EMPPATI, M. Djalal Hafiz A., S.H., menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh bersikap pasif dalam merespons tekanan publik yang terus meningkat.
“Ketika perusahaan tidak memberikan klarifikasi, maka pemerintah harus hadir memastikan semua berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
Sejumlah pihak kini menunggu langkah konkret pemerintah daerah, apakah akan segera melakukan audit atau memfasilitasi klarifikasi terbuka antara perusahaan dan masyarakat. Situasi diperkirakan masih akan berkembang seiring meningkatnya desakan publik di lapangan. (RWK/AT)
