Radar Way Kanan.Com
Pakuan Ratu – Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pergub) yang diharapkan menjadi angin segar bagi petani singkong, kini justru menjadi sumber keluhan. Banyak pabrik memilih untuk menutup operasionalnya, menimbulkan dampak serius bagi mayoritas petani singkong di daerah ini.
Nasir, seorang petani singkong, mengungkapkan kekecewaannya terhadap Pergub yang dianggap tidak berpihak pada petani. “Awalnya, kami berharap Pergub ini bisa meningkatkan kesejahteraan kami. Namun, kenyataannya jauh dari harapan. Ekonomi petani singkong semakin terpuruk,” ujarnya dengan nada prihatin.
Ketidak jelasan mengenai penyebab utama masalah ini apakah Pergub tersebut menghambat operasional pabrik ataukah pengusaha yang tidak mengindahkan aturan menambah kebingungan di kalangan petani. Mereka berharap pemerintah dapat mengambil tindakan tegas untuk mengatasi situasi ini.
“Saat ini, banyak pabrik yang buka tutup secara bergantian, namun praktik refaksi (pemotongan) masih merugikan petani. Ada yang 15 persen, tapi kebanyakan 35 hingga 40 persen. Akibatnya, singkong tetap menumpuk,” jelas Nasir. Ia menambahkan, jika Pergub tidak dapat dijalankan oleh pengusaha saat ini, sebaiknya pabrik tetap beroperasi dan menerima singkong petani, tanpa harus disanksi. “Mungkin Pergub ini lebih cocok diterapkan di tahun 2026 mendatang,” usulnya.
Salah satu pabrik terbesar di Kecamatan Pakuan Ratu bahkan telah menyatakan ketidakmampuannya untuk menjalankan Pergub dalam kondisi saat ini dan memilih untuk menutup pabrik. “Ini membuat petani kalang kabut, apalagi saat ini musim panen raya dan curah hujan tinggi. Jika pabrik tidak buka dalam satu bulan ke depan, petani singkong akan mengalami kerugian besar karena singkong membusuk,” ungkap Nasir.
Sebagai seorang petani singkong, Nasir berharap pabrik tetap beroperasi meskipun dengan potongan yang bervariasi. “Kami berharap pengusaha tetap mempertimbangkan kualitas singkong dan memberikan refaksi yang sesuai. Walaupun tidak sepenuhnya ideal, setidaknya pabrik tetap menerima singkong kami,” pungkasnya.
Situasi ini menuntut perhatian serius dari pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik demi keberlangsungan hidup petani singkong dan industri pengolahan singkong di wilayah ini. RWK/JONI
