RADARWAYKANAN.COM,-Blambangan Umpu.- Penyebab gelapnya Ibukota Way Kanan ( Blambangan umpu red ), dan ditempat lain di Way Kanan dimalam hari akhir nya terkuak, hal itu bukannya karena listrik ( Penerangan Jalan Raya red ) dimatikan oleh PLN, melainkan karena memang belum tersedianya biaya perawatan dan pelaksanaan, hal itu tersirat dari keterangan yang disampaikan oleh Joni Hariansyah Kabid Sapras dan Prasarana Dinas Perhubungan dan LLAJ Way Kanan siang ini.
Menurut Joni, Bidangnya, Bidang Sapras dan Prasarana Dishub dan LLAJ Way Kanan bahwa, tahun 2024 ini mendapatkan anggaran sebesar Rp 5 Milyard, akan tetapi uang sebanyak itu belum pernah ia pegang melainkan pihaknya hanya melakukan permintaan pembayaran ke Dinas P2KA Way kanan saat datang penagihan dari PLN.
“ Jadi kalau diliat orang Bidang saya ini banyak sekali anggarannya, namun perlu saya luruskan uang Rp 5 Milyard itupun belum cukup untuk membayar tunggakan PJU di PLN dimana dalam setahun kita membutuhkan uang Rp 6 Milyard untuk bayar PJU, dengan perincian kita bayar minimal Rp, 500 juta perbulan sementara tunggakan pembayaran PJU way Kanan tahun 20-23 yang lalu sebanyak Rp, 900 juta, dan untuk anggaran perawatan hanya dapat Rp 300 juta, tetapi sampai sekarang apa bentuk uangnya belum kami lihat, kami juga dapat info dari keuangan ( BPKAD Way Kanan red ) uang itu belum dicairkan karena kondisi masih deposit, padahal untuk memperbaiki seluruh PJU di Way kanan kata Pegawai PLN minimal membutuhkan uang hingga Rp, 5 Milyard, ini saya jelaskan agar masyarakat tahu dan jelas, “ tegas Joni. Yang saat memberikan penjelasan itu didampingi oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Way Kanan Zulpikri SH.
Masih menurut Joni, walaupun anggaran perawatan PJU di Way kanan sama sekali belum diterima oleh Bidangnya akan tetapi, pihaknya telah melakukan upaya pemenuhan Tupoksinya antara lain dengan melakukan pendataan sendiri kalangan terkait dimana saja PJU yang mati dan perlu perawatan segera, hal itu karena sudah beberapa kali pihaknya menanyakan ke PLN akan jadwal pendataan secara bersama belum juga mendapatkan kepastian.
“Kita sudah konfirmasi ke PLN masalah kapan pendataan, akan tetapi kesannya selalu dijawab sibuk, pertama kita ngirim surat dijawab minggu depan, ditunggu tidak datang juga, karena itulah kita lakukan sendiri pendataan itu Dokumennya ada lengkap dari stasiun Kereta Api hingga ke gerbang Pemda masuk ke Pemda terus dari gerbang Pemda sampai Simpang Empat penataan itu kami lakukan secara manual dengan jalan berkeliling dimalam hari dan mendata ( Menghitung red ) lampu PJU yang mati, karena kami tidak memiliki alat sebagaimana yang dimiliki PLN, kegiatan kami itu disalahkan oleh PLN akan tetapi saya berpikir kegiatan kan tidak boleh ditunda apalagi masyarakat sudah gerah dengan kondisi gelap terus setiap malam,” imbuh Joni.
Ditempat yang sama Reza dari Bidang yang sama menambahkan bahwa untuk tahun 2024 ini Dishub Way Kanan melalui Bidang Sapras dan Prasarana telah melakukan pembayaran untuk bulan Januari dan April sedangkan untuk bulan Februari Maret dan Mei belum, sehingga bila mengaca pada keterangan Kabidnya setiap bulan harus membayar hingga Rp 500 juta maka tunggakan tahun 2023 dan tunggakan Februari, Maret dan mei 2024 maka saat ini Pemkab Way kanan diduga terhutang hingga Rp 2,4 Milyard ke PLN ( hutang tahun 2023 900 juta, ditambah 3 bulan tahun 2024 ( 500 Juta perbulan red ).
Diterangkan pula bahwa untuk semua transaksi pembayaran ke PLN itu, Dinas Perhubungan hanya mengeluarkan permintaan bayar ke Dinas BPKAD, Apakah sudah dibayar atau belum kami tidak tahu, karena memang selama ini ke kami tidak pernah memegang uangnya melainkan tetap Stay di BPKAD Way kanan, RWK I
