Hutang BUMD , PT N3M kirim Somasi ke Pemkab Way Kanan

Pemerintahan, Umum2 Dilihat

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Berita Suara”]

Blambangan Umpu-RWK, – Badan Usaha Milik Daerah PT Way Kanan Makmur yang telah distop operasionalnya oleh Pemkab Way Kanan sejak tahun 2021 mulai menuai masalah.

Salah satu Mitra dalam bisnis peternakan.PT N3M meminta agar Pemkab Way Kanan ikut bertanggung jawab atas hutang BUMD Way Kanan Makmur dapat menyelesaikan hutang nya sebesar Rp 300 juta .

Hal ini disampaikan oleh Direktur Pemasaran PT N3M Yosef Silaban di kantor nya di Bandar Lampung kepada media . Rabu (9/3)

Baca Juga  Pergantian PJ Ada Juga Masyarakat yang Was-was

” Kami hanya minta pertanggung jawaban hutang BUMD ke Pemkab Way Kanan selama bermitra dengan kami di tahun 2020 yang lalu.” Ujarnya

https://luglawhaulsano.net/4/8420418

“Besaran yang di hutang selama ini sebesar 300 juta , itu untuk order DOC dan pakan yang kami kirim ke Mitra BUMD Way Kanan Makmur Melalui Giro An. PEMKAB Way Kanan ” Tegas Yosef.

Lebih lanjut dijelaskan Yosef bahwa dirinya sempat berjumpa dengan Komisaris BUMD Cinta Makmur yakni Sekdakab Way Kanan di Kediamannya Bandar Lampung untuk menjelaskan tentang Piutang BUMD .

Baca Juga  Sekretaris IWO Way Kanan Juli Haryanto Nyatakan keluar dari Kepengurusan

” Terkait untung rugikan ini resiko bisnis , wajar dong kami mengadukan permasalah ini Ke Komisaris agar ikut dapat melesaikan permasalah dengan kami.” Ujar Yosef.

“Dan kami selaku mitra BUMN PT Berdikari juga memahami kondisi pandemi covid semua lini usaha terkena dampak.” Imbuhnya

Kami sudah cukup memberikan toleransi kepada BUMD Way Kanan Makmur atau Pemerintah Daerah way kanan dalam hal ini di wakili oleh Dirut BUMD .

Baca Juga  SMA N 1 Gunung Labuhan Dapat Jadwal Pertama Evaluasi PTM 100%

” Kami akan mengajukan somasi ke Pemkab Way Kanan tentang Hutang piutang BUMD Way Kanan Makmur .” Pungkasnya

Sebelumnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Way Kanan Makmur telah dinonaktifkan sementara oleh pemerintah daerah. Hal tersebut ditengarai hasil audit anggaran pada 2021, ditemukan adanya kerugian Rp 600 juta dan ada hutang-hutang pihak ketiga yang jumlahnya mencapai Rp300 jutaan. RWK