Diduga Proyek Provinsi yang Berada Di Kampung Bengkulu Rejo Tidak Sesuai SOP

[responsivevoice_button voice="Indonesian Female" buttontext="Berita Suara"]

Gunung Labuhan (RWK)-Menanggapi berita sebelumnya bahwa Jalan Provinsi yang ada di kecamatan Gunung Labuhan tidak memiliki drainase sehingga jika di guyur hujan jalan tersebut nampak banjir tergenang air, telah mendapat respon positif dari pemerintah.

Berdasarkan investigasi Radar Way Kanan, berapa pekan lalu telah terdapat pembangunan Drainase di jalan tersebut namun terdapat pertanyaan dari sejumlah masyarakat, Senin(23/11).

Pekerjaan proyek siring pasang (Drainase) Jalan Lintas Gunung Labuhan- Tulung Buyut di Kampung Bengkulu Rejo Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan diduga proyek tak bertuan.

Baca Juga  Manfaatkan Lahan Sempit, Pepaya California jadi Alternatif

Pasalnya pekerjaan proyek jalan sepanjang kurang lebih 200M tersebut tidak disertai papan nama proyek. Proyek yang dikerjakan tanpa menggunakan papan nama itu diduga sebagai trik untuk membohongi masyarakat agar tidak termonitoring besar anggaran dan sumber anggaran.

Semestinya, pihak pemborong atau kontraktor harusnya memasang papan nama proyek. Sesuai amanah Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, di mana mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek.

https://luglawhaulsano.net/4/8420418
Baca Juga  Diduga Kepemilikan Masih Simpang-Siur

Papan itu memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaan.

Dengan memasang papan nama proyek merupakan implementasi azas transparansi, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengawasan.

Saat dikonfirmasi masyarakat setempat yang tidak ingin disebut namanya mengatakan bahwa pekerjaan tersebut milik salah satu pemborong di kampung tersebut.
“Itu pekerjaan pak Feri kami gak tau dari mana sumber dana nya apakah dari provinsi atau kabupaten.
Memang dari pertama mengerjakan sudah tidak memasang plang proyeknya jadi gak ada ketransfaran dari sumber dana”tuturnya.

Baca Juga  UPT Puskes GULA Lakukan Vaksinasi Setiap Hari

Tepisah, SL mengatakan hal tersebut memang tidak transparan sehingga diduga lebih banyak peluang memperkaya diri sendiri(Korupsi red).
“Kalau pemborong tidak transparan hal tersebut sangat di untungkan oleh pemborong, banyaknya peluang untuk memperkaya diri sendiri, karena masyarakat tidak tau jumlah dananya”pukasnya.