Akankah Perpres Nomor 14 Tahun 2021 Dan Surat Edaran Bupati Way Kanan Menuai Kontroversi Masyarakat

Gunung Labuhan- Bupati Way Kanan telah mengeluarkan Surat Edara Nomor: 442/735/IV.02.WK/2021 Yang mana surat edaran tersebut sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 yang mengatur pengadaan dan pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Covid-19.

Dalam Perpres tersebut pada pasal 13A ayat (4) terdapat sanksi yang diberikan bagi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin, dimana bagi yang tidak mengikuti vaksinasi sebagai mana dimaksud pada ayat 2 dapat dikenakan sanksi Administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau pemberhentian pemberian administrasi pemerintah dan denda.

Berdasarkan pantauan Radarwaykanan.com Sebagai tindak lanjut peraturan tersebut, Pemerintah kecamatan Gunung Labuhan dan terdapat salah satu kampung di kecamatan Gunung Labuhan yang telah menerapkan surat edaran Bupati Way Kanan, hal ini nampak terlihat pada unggahan Story Whatsapp salah satu aparatur kampung Gunung Sari yang telah mencanangkan dan menegaskan pihaknya tidak menerima pelayanan administrasi bagi masyarakat yang tidak menunjukkan bukti sudah vaksin.

Baca Juga  Kakam Pulau Batu Bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas Himbau Warga Patuhi Prokes.

“Mohon bantuan kepada pihak Polsek, Subramil, KUA dan kampung, apabila masyarakat ada yang mengurus administrasi kependudukan, nikah, surat kehilangan, dan lain-lain harus menunjukkan bukti sudah vaksin, di kecamatan tidak akan dilayani, termasuk legalisir berkas kependudukan tidak akan dilayani bila tidak ada bukti vaksin”unggahnya, Kemarin (09/11).

Namun, Dalam regulasi tersebut pihaknya selain melayani masyarakat yang menunjukkan telah divaksin juga melayani masyarakat yang memiliki surat keterangan riwayat penyakit sehingga tidak divaksin.

“terkecuali ada surat keterangan riwayat penyakit yang dilarang untuk vaksin”jelasnya.

Saat dikonfirmasi Marwanto yang merupakan Sekretaris kampung Gunung Sari kecamatan Gunung Labuhan mengatakan unggahan tersebut merupakan terusan dari Camat Gunung Labuhan.

Baca Juga  Pimpin Apel Pagi, Kapolres Way Kanan Ajak Personil Lebih Dekat Ke Masyarakat

“Iya itu dari pak camat (Radius Oktorisa S.STP red) kami dapat dari grub saya teruskan biar masyarakat tahu akan himbauan tersebut”katanya.

Sementara itu, Camat Gunung Labuhan Radius Oktorisa S.STP melalui Sekretaris Camat Joni Effendi SE.MM membenarkan bahwa pihaknya telah menerapkan peraturan tersebut.

“Iya, kita telah memberikan himbauan terkait pelayanan administrasi baik di kecamatan maupun kampung, sudah banyak yang melakukan pengurusan berkas di kecamatan Gunung Labuhan dan semuanya telah kita minta untuk menunjukkan surat Vaksin, tapi mereka semua ada.
Terkait apakah itu diharuskan atau tidak saya tidak tau ya, sebab kebijakan ada di camat, kalau untuk kami hanya memberikan himbauan”ujarnya.

Namun disamping itu berbagai regulasi sudah diterapkan diantaranya diberlakukannya Social Distancing untuk segala bentuk kegiatan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Karantina Kesehatan, Bahkan sampai dilakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta upaya pemerintah yang sedang diberlakukan sekarang yaitu program vaksinasi.

Baca Juga  Sweet Seventeen Aula Kecamatan Gunung Labuhan Ambrol

Namun dalam program vaksinasi Covid-19 ini memunculkan polemik baru dimana tak sedikit masyarakat yang menerima dengan begitu saja adanya program vaksinasi ini sehingga menjadi syarat dalam pelayanan kepada masyarakat. banyak pro kontra untuk program vasinasi Covid-19 yang diberlakukan pemerintah.

“sudah ada peraturannya baik perpres maupun SE Bupati Way Kanan, Sebagaimana tercantum dalam Pasal 13A ayat (4) sanksi yang diberikan bagi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 disitu sudah jelas, tapi kita juga sebagai masyarakat kecil punya hak kan untuk mendapatkan Pelayanan yang maksimal, apakah dalam peraturan tersebut tidak ada kebijakan-kebijakan lain”tanya salah satu masyarakat yang minta namanya dirahasiakan. (RWK/Kadarsyah).