[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Berita Suara”]
Gunung Labuhan-RWK, – Miris, Penyaluran dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat untuk Pemberdayaan masyarakat kampung khususnya kampung Banjar Sakti terancam tidak dapat dicairkan untuk tahap pertama sebesar 40 %, baik bidang pemerintahan,Bidang pembangunan,Bidang pemberdayaan,Bidang Pembinaan bahkan bidang penanggulan bencana berupa BLT-DD hingga akhir bulan Juni 2021 belum ada titik terang apakah dapat dicairkan atau tidak.
Diketahui Kampung Banjar Sakti terkendala,dana desa tidak dicairkan akibat lebih dari 100 Jt, PBB atau SilPA pada tahun 2020 yang belum juga terlunaskan hingga bulan Juni.
Saat dikonfirmasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung kabupaten Way Kanan Ixuan Ahmadi,S.Sos melalui kepala Bidang Keuangan dan Aset Kampung Rawan Utara menjelaskan, pihaknya akan tengah melakukan rapat dalam Rangka membahas terkait pencairan dana desa tahap pertama yang hingga bulan Juni belum ada titik temu apakah dapat dicairkan atau tidak.
“sedang dijadwalkan untuk dirapatkan pak”jelas Rawan,Rabu(23/06).
Sebagai tugas DPMK adalah bagaimana cara anggaran dari pemerintah pusat yang masuk itu dapat tersalur ke semua kampung. LNamun tetap akan ada pengecualian untuk kampung yang belum mencaikan,karena kalau tidak mencairkan pihaknya salah, tetapi kalau di cairkan pihaknya juga bermasalah sebab semua prosedur untuk melakukan pencairan belum terselesaikan.
Sehingga, jika DD dan ADK tersebut nantinya tetap di cairkan maka pihaknya akan melakukan pengawasan dengan memberikan batasan-batasan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak dapat diserap salah satu contoh yang bisa diserap adalah insentif untuk aparat kampung.
Sementara Itu,Pejabat Kepala kampung Banjar Sakti Asmuni F, maupun Sekretaris kampung Banjar Sakti Kamrus hingga berita ini ditulis pihaknya belum dapat dikonfirmasi.RWK/KDR
